Pajak Penghasilan Bagi Olahragawan dan Sanksi Jika Tidak Lapor Pajak

Pajak Penghasilan atau PPh bagi olahragwan di kalangan atlet PON XIX Jabar beberapa waktu lalu terkait pajak bonus semakin memanas. Mereka menilai petugas pajak salah kaprah dengan mengelompokan mereka sebagai peserta lomba olahraga, bukan sebagai olahragawan pemberi jasa.

Potongan pajak bonus PON XIX untuk atlet Jabar rata-rata mencapai dua kali lipat pajak yang sama yang diterapkan untuk atlet Jatim. Padahal penghitungan pajak sama-sama menggunakan dasar UU 32 Tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh 21.

Perbedaan itu diakibatkan penerapan Pasal 3 Peraturan Dirjen Pajak di mana Jatim mengkategorikan atlet PON XIX sesuai huruf c pasal tersebut, sebagai olahragawan bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Dengan begitu sehingga berdasarkan Pasal 9 ayat (1) poin c, pajak dihitung dari 50 persen penghasilan bruto.

Sementara itu di Jabar, atlet dikategorikan sebagai peserta perlombaan bidang olahraga yang menerima penghasilan sehubungan keikutsertaannya dalam lomba tersebut. Akibatnya, penghitungan pajak pun merunut pada Pasal 9 ayat (1) huruf d dan dihitung dari 100 persen penghasilan bruto.

Peraih emas cabor angkat berat Asep Nurdin mengaku kecewa dengan dasar penghitungan seperti itu. Ia menilai pasal 3 huruf f merupakan kategori untuk atlet profesional yang mendapat hadiah dari panitia lomba.

“Jelas saya tidak terima, karena kami ini pemberi jasa bagi daerah demi terwujudnya Jabar Kahiji. Bonusnya pun diberikan atas jasa itu dari pemerintah daerah, bukan berupa hadiah dari panitia lomba,” tutur Asep di komplek GOR Pajajaran Kota Bandung, Senin, 30 Januari 2017.

Selain itu Asep pun menyesalkan tidak adanya apresiasi atas pemecahan rekor seperti di Jatim. Sebagai pemecah 6 rekor PON dan nasional, Asep mengaku capaiannya itu tak lepas dari perjuangan keras dengan tenaga ekstra seperti yang diminta Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Hal senada diungkapkan atlat angkat berat lain M. Yusuf. Ia menilai, tidak adanya apresiasi atas pemecahan rekor sebagai penurunan penghargaan dari pemerintah.

Yusuf mengatakan, pada 2012 lalu pemerintah memberikan apresiasi sebesar Rp 10 juta untuk setiap rekor yang dipecahkan. “Untuk atlet yang hanya bermain di satu nomor pertandingan, apresiasi rekor menjadi tambahan tersendiri,” ucapnya.

Laporan PPH melalu SPT Tahunan

Adapun mekanisme pelaporan pajak penghasilan atau PPh dilakukan menggunakan SPT.  Jadi jika anda merupakan seorang olahragawan yang mendapat penghasilan dan telah memiliki NPWP maka wajib melaporkan penghasilanya itu.

Karena bila diabaikan begitu saja kewajiban perpajakan Anda, ketika Anda sedang bercengkrama dengan keluarga Anda, tiba-datang ada surat berdasarkan tempat kerja pajak yang ditujukan atas nama Anda. Dan tanpa mengetahui apapun, Anda diharuskan membayar hukuman administratif atas kelalaian Anda memenuhi kewajiban perpajakan.

Sanksi Tidak Melapor SPT Masa Orang Pribadi
Adalah hukuman administratif berupa hukuman sebesar Rp 100.000 buat setiap SPT Tahunan yang nir dilaporkan. SPT Tahunan dilaporkan maksimal  tiga bulan sehabis berakhirnya tahun pajak yang dalam umumnya dalam lepas 31 Maret.

Sehingga untuk SPT Tahunan 2014 maksimal  dilaporkan pada tanggal 31 Maret 2015. Sanksi tersebut berlaku buat yang nir melaporkan maupun yang terlambat melaporkan, jadi jangan hingga Anda terlambat buat melaporkan SPT Tahunan Anda.

Sanksi Administratif Berupa Bunga
Selain hukuman Administratif berupa hukuman, terdapat jua hukuman berupa bunga atas pajak yang terlambat dibayar dan dilaporkan sebanyak dua% per bulan buat setiap masa pajak (SPT Masa bulanan juga tahunan). Sanksi Administratfi ini akan disampaiakan pada Anda dalam bentuk Surat Tagihan Pajak (STP).

Konsekuensi Perpajakan
Setiap pelanggaran perpajakan selalu mempunyai konsekuensi aturan. Dalam perkara pelaporan pajak yang mendapat hukuman Administratif masih tergolong ringan. Untuk masalah yang lebih serius seperti menghidar kewajiban membayar pajak dan lain-lain maka dapat diberikan sanksi pidana atau penahanan seperti pemberitaan di beberapa media akhir-akhir ini.

Continue reading »